Satgas Terbitkan SE 9/2022 Terkait Karantina PPLN, Berikut Aturan Lengkapnya

  • Share



Sejumlah tenaga kesehatan menjemput pasien COVID-19 yang tiba di Hotel Singgah COVID-19, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (11/2/2022). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Satgas COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran nomor 9 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19.

SE itu dikeluarkan pada Rabu (2/3) dan ditandatangani Ketua Satgas COVID-19 Letjen TNI Suharyanto. SE ini langsung berlaku sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Dalam SE 9/2022, PPLN bisa memasuki wilayah Indonesia melalui beberapa pintu masuk atau entry point. Berikut daftar pintu masuk tersebut:

i. Soekarno Hatta, Banten;

iv. Hang Nadim, Kepulauan Riau;

v. Raja Haji Fisabilillah, Kepulauan Riau;

vi. Sam Ratulangi, Sulawesi Utara; dan

vii. Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat.

ii. Batam, Kepulauan Riau;

iii. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

iv. Bintan, Kepulauan Riau; dan

v. Nunukan, Kalimantan Utara.

c. Pos Lintas Batas Negara:

i. Aruk, Kalimantan Barat;

ii. Entikong, Kalimantan Barat; dan

iiii. Motaain, Nusa Tenggara Timur.

Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Foto: Angkasa Pura I

PPLN diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan pemerintah.

WNA PPLN dapat memasuki wilayah Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:

  • Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

  • Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti Travel Corridor Arrangement (TCA); dan/atau

  • Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.

PPLN yang memasuki wilayah Indonesia melalui entry point perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1.a.vii, 1.b.i, 1.b.ii dan 1.b.iv, hanya dapat masuk ke wilayah Indonesia dengan mekanisme sistem bubble sebagaimana diatur dalam SE Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang sistem bubble terkait.

Bandara I Gusti Ngurah Rai kembali layani rute reguler internasional. Foto: Angkasa Pura I

Ketentuan/persyaratan untuk memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk entry point adalah sebagai berikut:

a. mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

b. menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

i. WNI PPLN yang belum mendapat vaksin, akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif;

ii. WNA PPLN yang belum mendapat vaksin, akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau

  2. pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).

Layanan vaksinasi di bandara AP I Foto: Dok. AP I

WNA PPLN yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua ditulis dalam bahasa Inggris, selain dengan bahasa negara asal.

Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi Covid-19 (fisik maupun digital) sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan kepada:

i. WNA PPLN pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

ii. WNA PPLN yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan internasional keluar dari wilayah RI selama tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:

  1. telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan penerbangannya keluar dari Indonesia; dan

  2. menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk direct transit dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah RI dengan tujuan akhir ke negara tujuan.

iii. PPLN usia di bawah 18 tahun; dan

iv. PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

d. menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;

e. dalam hal PPLN akan melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia;

Sejumlah penumpang pesawat berjalan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (2/1/2022). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

f. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi PPLN dan diwajibkan menjalani karantina terpusat dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. karantina selama 7 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis pertama;

  2. karantina selama 3 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau dosis ketiga; atau

  3. bagi PPLN usia di bawah 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun dan membutuhkan perlindungan khusus, maka durasi karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh/pendamping perjalanannya.

Sejumlah pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh meninggalkan Hotel Singgah COVID-19 di Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (11/2/2022). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

g. kewajiban karantina sebagaimana dimaksud dalam huruf f dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. bagi WNI PPLN, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri; Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri; atau Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional menjalani karantina terpusat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

ii. bagi WNI PPLN di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka i, menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri; dan

iii. bagi WNA PPLN diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri.

Pasien COVID-19 tiba untuk menjalani isolasi di Hotel Singgah COVID-19, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (11/2/2022). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

h. tempat akomodasi karantina sebagaimana dimaksud dalam huruf g.ii. dan huruf g.iii. wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability)-(CHSE) atau Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan Covid-19;

i. dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. bagi PPLN yang menunjukkan hasil positif tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah; atau

  2. bagi PPLN yang menunjukkan hasil positif dengan gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan Covid-19; dan

  3. biaya isolasi/perawatan bagi WNA PPLN dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI PPLN ditanggung pemerintah.

Dalam hal WNA PPLN tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di rumah sakit, maka pihak sponsor atau kementerian/lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud;

Persiapan fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta jelang penerapan wajib PCR untuk penerbangan mulai besok. Foto: Dok. Angkasa Pura II

k. Terhadap PPLN dilakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pada hari ke-6 karantina untuk karantina dengan durasi 7 x 24 jam; atau

  2. Pada pagi hari ke-3 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina dengan durasi 3 x 24 jam.

l. dalam hal tes RT-PCR kedua sebagaimana dimaksud pada huruf k menunjukkan hasil negatif, PPLN diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;

m. dalam hal tes RT-PCR kedua sebagaimana dimaksud pada huruf k menunjukkan hasil positif, maka dilakukan dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. apabila tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah; atau

  2. apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan/atau komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan Covid-19; dan

  3. biaya isolasi/perawatan bagi WNA PPLN dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI PPLN ditanggung pemerintah,

Petugas kesehatan melakukan tes usap PCR kepada pengendara mobil saat layanan tanpa turun (drive thru) di Bumame Farmasi, Mal Boxies123, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/2/2022). Foto: Arif Firmansyah/ANTARA FOTO

n. pemeriksaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf k dapat dimintakan tes pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan KKP atau Kementerian yang membidangi urusan kesehatan dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh PPLN;

o. pelaksanaan tes pembanding sebagaimana dimaksud pada huruf n dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP di 2 (dua) laboratorium untuk tujuan pemeriksaan tes pembanding SGTF dan pemeriksaan pembanding hasil RT-PCR, yaitu di: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto (RS. Polri) atau laboratorium pemerintah lainnya (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Laboratorium Kesehatan Daerah, atau laboratorium rujukan pemerintahan lainnya);

p. KKP Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional memfasilitasi PPLN yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan PPLN menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

r. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada huruf q merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina dapat diberikan kepada WNI PPLN dengan keadaan mendesak (seperti: memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal) setelah menunjukkan hasil negatif tes ulang RT-PCR pada saat kedatangan di entry point perjalanan luar negeri.

7. WNA PPLN dengan status kepala perwakilan asing yang bertugas di Indonesia dan keluarga dapat diberikan dispensasi terhadap pelaksanaan karantina terpusat dengan durasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.f. berupa pelaksanaan karantina mandiri bersifat individual.

8. Dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina dengan syarat menerapkan sistem bubble dan protokol kesehatan ketat, dapat diberikan kepada WNA PPLN dengan kriteria sebagai berikut:

  • pemegang visa diplomatik dan visa dinas;

  • pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan;

  • pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement;

  • delegasi negara-negara anggota G20; dan

  • PPLN orang terhormat dan PPLN orang terpandang.

Persiapan pembukaan tempat karantina di Surabaya. Foto: Dok. BNPB

Permohonan dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina bagi WNI dengan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 6 diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional dan dapat diberikan secara selektif, berlaku individual, dan dengan kuota terbatas berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi antara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Kementerian Kesehatan.

Permohonan dispensasi berupa pelaksanaan karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan pengecualian kewajiban karantina sebagaimana dimaksud pada angka 8 diajukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional dan dapat diberikan secara selektif, berlaku individual, dan dengan kuota terbatas berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi antara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu PPLN;

b. meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan;

c. tidak berkontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina maupun individu lainnya;

d. terdapat petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina secara rutin harian kepada petugas KKP di area wilayahnya; dan

e. melakukan tes RT-PCR kedua dan wajib melaporkan hasil tes RT-PCR kepada petugas KKP di area wilayahnya dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. pada hari ke-6 karantina untuk PPLN yang melakukan karantina dengan durasi 7 x 24 jam; atau

  2. pada pagi hari ke-3 karantina untuk PPLN yang melakukan karantina dengan durasi 3 x 24 jam.

Protokol kesehatan ketat sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

  • Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;

  • Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis;

  • Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara; dan

  • Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Pegawai pemerintah memindai kode batang (QR Code) melalui aplikasi PeduliLindungi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Foto: ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

13. Setiap PPLN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk ke wilayah Indonesia.

14. Setiap operator moda transportasi di entry point diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

15. Pengawasan kekarantinaan kesehatan kapal kargo dan awak kapal diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui pemantauan oleh KKP masing-masing entry point.

16. PPLN dengan tujuan perjalanan wisata dapat memasuki wilayah Indonesia dengan ketentuan menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin Covid-19 dan hasil negatif tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada angka 5.b. dan 5.d serta wajib melampirkan:

a. bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia; dan

b. khusus WNA PPLN, melampirkan visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan dan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD 25.000 yang mencakup pembiayaan penanganan Covid-19;

Berikut lampiran dari SE 9/2022:

.

  • Share

Legg igjen en kommentar